BLITAR – Daftar pemilih tetap (DPT) masih menjadi permasalahan serius yang diusung parpol. Setelah PDIP, kini giliran Partai Barisan Nasional (Barnas) Kabupaten Blitar yang mengaku menemukan penggelembungan nama pemilih.

Barnas mengklaim, pihaknya menemukan 12 ribu nama ganda di seluruh Blitar. Di wilayah Kecamatan Ponggok saja, Barnas mencatat penggelembungan 617 pemilih. “Itu belum seluruhnya dan hanya kami ambil sampelnya saja,” ujar Ketua DPC Barnas Kabupaten Blitar S. Handoyo Putro alias Cokro.

Menurut dia, dugaan penggelembungan jumlah DPT tersebut juga terjadi di seluruh kecamatan. Totalnya diperkirakan mencapai lebih dari 12 ribu pemilih. Temuan itu diperoleh Barnas setelah mengkroscek ulang di lapangan.

Berdasar data hasil temuan di lapangan, terdapat beberapa modus penggelembungan. Di antaranya, nomor induk kependudukan (NIK) rangkap untuk seorang pemilih, jenis kelamin rangkap, nama ganda, alamat ganda, tempat dan tanggal lahir ganda, serta beberapa manipulasi lainnya. “Banyak sekali persoalannya,” ujarnya.

Cokro mengungkapkan, modus yang digunakan untuk meminimalisasi kecurigaan beragam. Misalnya, pemilih ganda dalam satu satu TPS, pemilih berlainan TPS yang berasal dari satu desa, atau TPS yang berlainan dalam satu kecamatan. “Biasanya begitu. Semua kami temukan di lapangan,” jelas pria yang juga aktivis LSM tersebut.

Dia menyatakan sudah melaporkan temuan dugaan penggelembungan DPT itu ke beberapa lembaga hukum. Di antaranya, Kejaksaan Negeri (Kejari), polres, dan panwas.

Sementara itu, Ketua KPUD Rinudji Sulaksono menuturkan bahwa ada temuan nama ganda. Tapi, tidak berarti bahwa KPUD telah menggelembungkan daftar tersebut.

Hal serupa dipaparkan Ketua Pokja Logistik Yulis Congkriati. DPT pileg masih dalam proses perbaikan atau validasi ulang. DPT yang telah divalidasi itu akan disampaikan ke parpol peserta pemilu Sabtu, 4 April. (kar/jpnn/zen)

Didesikasikan untuk Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

PROBOLINGGO – Kampanye terakhir Partai Golkar di Kabupaten Probolinggo kemarin-(2/4) dihadiri Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Agung Laksono. Sayang, kampanye akbar yang dilangsungkan di lapangan Pajarakan itu diwarnai kericuhan simpatisan yang berebut makanan dan rokok.

Kampanye yang dihadiri ribuan orang tersebut dimulai pukul 09.00. Massa dalam jumlah besar itu bergerak dari dua arah, Tongas dan Paiton. Mereka datang dengan mengendarai truk dan motor.

Kericuhan terjadi sebelum Agung tiba. Baku hantam tersebut dipicu senggol-senggolan saat berjoget orkes dangdut dan rebutan rokok serta makanan ringan gratis yang diberikan salah seorang caleg.

Untung kericuhan itu bisa segera ditangani polisi. Setelah sempat diamankan, kericuhan tersebut berlanjut di belakang panggung. Petugas dalam jumlah lebih banyak akhirnya dikerahkan untuk menghentikan perkelahian sesama simpatisan partai beringin itu.

Agung tiba dengan mengendarai helikopter dari Surabaya. Begitu Agung datang, orasi kampanye pun dimulai. Massa yang awalnya asyik berjoget mengikuti hiburan dangdut dan sebagian menepi ke pinggir lapangan.

Ketika Agung Laksono berorasi, hanya massa di depan panggung yang bersemangat meneriakkan yel-yel. Sementara itu, yang lain memilih diam dan berdiri di pinggir lapangan. “Masih lebih bagus orkesnya ketimbang orasinya,” kata Ardiyanto, warga Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo.

Dalam orasinya, Agung berjanji Golkar akan mempercepat kesejahteraan masyarakat. (ain/jpnn/zen)

Didesikasikan untuk Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

JAKARTA – Pesta demokrasi (pemilu) yang jatuh pada 9 April nanti, tampaknya, tidak menjadi perhatian khusus sejumlah masyarakat. Penetapan libur pemilu justru membuat banyak warga memilih berlibur daripada mencontreng. Liburan empat hari, tanggal 9 hingga 12 April, dianggap menjadi momen tepat untuk berwisata.

Pemerintah menetapkan Kamis (9/4) sebagai libur nasional. Liburan bersambung Jumat (10/4) sebagai Hari Kenaikan Isa Al Masih, lalu berlanjut liburan Sabtu (11/4) dan Minggu (12/4) seperti biasanya.

“Otomatis, libur empat hari ini memang mengancam pemilu. Saya sendiri nggak tahu apakah pemerintah sudah menyadari hal ini atau tidak,” ujar Ketua Umum DPP Asita (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia) Ben Sukma kepada Jawa Pos kemarin.

Menurut dia, kesempatan itu tidak akan disia-siakan masyarakat untuk bepergian. Buktinya, semua tiket penerbangan ke luar negeri pada Kamis pagi sudah ludes terjual (over booked). Artinya, banyak masyarakat Indonesia yang tidak akan berkunjung ke TPS-TPS (tempat pemungutan suara) untuk memilih anggota DPD, DPR, dan DPRD.

Mengenai jumlahnya, Ben mengaku belum tahu pasti karena harus mengoleksi data di masing-masing maskapai penerbangan. “Kami belum tahu. Tapi, yang pasti jumlahnya cukup besar,” ujarnya. Menurut Ben, ada beberapa kemungkinan mengenai orang-orang yang pergi ke luar negeri saat pemilu itu.

Pertama, warga negara asing (WNA) yang takut terjadi kerusuhan di Indonesia saat hari H, atau bisa juga warga negara Indonesia (WNI) yang memang acuh tak acuh terhadap perhelatan akbar itu. “Saya nggak bisa sebutkan alasannya. Yang pasti, semua tiket pesawat ke luar negeri sudah habis pada tanggal 9,” ungkapnya.

Setidaknya hal itu terlihat dari load factor (tingkat isian penumpang) pesawat ke luar negeri. Jika hari-hari biasa, jumlah penumpang hanya 40-50 persen dari total kapasitas yang disediakan. Tapi, pada 9 April, pesawat rute internasional sudah penuh atau 100 persen.

“Bahkan, untuk pemberangkatan pukul 6 pagi sudah penuh. Artinya, nggak mungkin mereka ke TPS. Seharusnya kan nyontreng dulu baru pergi,” lanjutnya.

Bagi masyarakat yang tidak banyak uang, mereka lebih memilih pergi berlibur ke daerah-daerah wisata pada 9 April nanti. Hal itu, menurut Ben, diketahui dari laporan hotel-hotel di Bali, Lombok, Jogjakarta, dan beberapa daerah wisata yang lain. “Mereka bilang sudah penuh untuk 9 April. Banyak tamu dari Jakarta dan kota-kota besar. Kami melihatnya dari situ,” katanya.

Meski begitu, dia tidak menganggap kebijakan libur pemilu adalah salah. “Kalau tetap masuk, jangan-jangan di kantor diintervensi pimpinan untuk nyoblos partai tertentu,” jelasnya.

Dari Pekanbaru dilaporkan, hingga Kamis (9/4), pesanan tiket pesawat tujuan Jakarta sudah full booked. Artinya, banyak warga Pekanbaru yang memilih keluar daerah dibandingkan dengan melakukan hak pilih mereka.

Berdasar informasi yang diterima Riau Pos (Jawa Pos Group) kemarin, warga tetap memesan tiket meski harga mahal.

Seperti yang diutarakan Staf Marketing Travel Giant Tour Traveling Susi, pesanan tiket pesawat meningkat. Bahkan, pesawat Garuda Indonesia (GI) yang mematok tiket Rp 1.166.000 masih saja menjadi pilihan masyarakat.

Khusus tujuan Jakarta dan Medan, tiket pesawat Sriwijaya Air Lines habis terjual hingga Kamis (9/4). “Pesanan tiket menjelang Pemilu 2009 meningkat. Tujuan Jakarta paling banyak menjadi pilihan warga,” ungkap Yanti dari Zulindo Tour and Travel.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran se-Indonesia (PHRI) Jatim Yulianto Sochebu mengatakan, beberapa hotel berkonsep resort di Jatim telah over booked. “Angka pemesanan telah melebihi jumlah kamar yang tersedia. Jadi, istilahnya sudah tidak full booked lagi,” katanya kemarin (2/4). Yulianto mengungkapkan, belajar dari pengalaman pada masa liburan sebelumnya, beberapa hotel di kawasan Surabaya, Tretes, Batu, Bromo, dan Sarangan menerima pesanan kamar melebihi jumlah kamar yang dimiliki.

Berdasar pantauan Radar Jogja (Jawa Pos Group), pemesanan tiket kereta api menjelang libur panjang itu memang naik signifikan. Humas PT KAI Daops VI Eko Budiyanto mengatakan, tiket kereta api kelas eksekutif saja hingga saat ini sudah terjual 90 persen. Kebanyakan calon penumpang membeli tiket untuk keberangkatan sebelum 9 April.

Lonjakan penumpang KA saat libur panjang nanti diprediksi bisa mencapai 100 persen. Untuk itu, PT KAI Daops VI telah menyiapkan kereta api tambahan Argolawu untuk tujuan Jakarta dan keberangkatan dari Jakarta.

Sementara itu, beberapa pengusaha di Palembang malah menginstruksi karyawannya tetap masuk kerja. Mereka akan memberikan uang lembur bagi yang masuk pada Kamis (9/4). “Kalau sekadar imbauan, kami tidak dapat memaksa. Namun, kalau itu instruksi, tentunya para pekerja harus libur pada hari itu. Otomatis, para pekerja yang masuk pada hari H (9 April, Red) harus dihitung sebagai lembur,” beber Ketua Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Indonesia wilayah Sumsel S. Hamidi SH.

Melihat fenomena itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago mengatakan, potensi golput pada Pemilu 2009 ini memang masih cukup tinggi. Angkanya berkisar 25-30 persen. “Apakah akan naik di atas 30 persen atau turun di bawah 20 persen bergantung kepada sosialisasi selama seminggu ini,” katanya.

Masa tenang kampanye yang dimulai 5 April, saran Andrinof, harus dimanfaatkan KPU dan semua komponen politik nasional untuk bersama-sama mengintensifkan kampanye antigolput. Dia mengingatkan, angka golput di Indonesia pascareformasi menunjukkan tren yang meningkat. Dari hanya 10,4 persen pada Pemilu 1999 menjadi 23,3 persen pada Pemilu 2004. “Jangan sampai 40 persen. Kalau sampai tembus (40 persen yang golput, Red), ini warning serius bagi sistem politik kita,” ujar direktur Cirus Surveyors Group itu.

Bonny Hargens, dosen muda di FISIP UI malah memperkirakan angka golput akan mencapai 40 persen. Selain persoalan teknis administratif pendaftaran pemilih yang masih berantakan, kecenderungan golput ideologis juga cukup tinggi. “Parpol lama gagal melakukan perubahan, sedangkan parpol baru juga tidak terlalu ceria,” ujarnya.

Kekhawatiran Bonny bukannya tanpa dasar. Hasli survei Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI telah memperingatkan akan hal itu. Menurut hasil penelitian terakhir yang dirilis 30 Maret lalu, 31 persen masyarakat belum mengetahui apakah dirinya terdaftar di DPT atau tidak.

“Yang terpenting, jangan pernah menyalahkan rakyat. Untuk menekan angka golput teknis, itu urusan KPU. Sedangkan golput ideologis, itu menjadi tanggung jawab parpol untuk bisa lebih menyakinkan pemilih,” bebernya. (wir/pri/luc/new/nis/hes/jpnn/iro)

Didesikasikan untuk Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

APA tanggapan PDIP? Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta menegaskan bahwa PDIP tidak pernah memusuhi BLT. Semua kritik yang dilancarkan partainya, kata dia, tak lebih sebagai upaya penyempurnaan. “Yang kami kritik bukan BLT-nya, tapi penyalurannya,” katanya.

Dia menyebut pendistribusian BLT yang dipraktikkan memang menyulitkan penerima. Sebab, pencairannya dilakukan lewat kantor pos di tingkat kecamatan. “Banyak yang desanya jauh, terus sewa mobil atau ojek yang mahal. Padahal, uang BLT yang diterima juga tak seberapa,” ujarnya.(pri/mk)

Didesikasikan untuk Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

JAKARTA – Sambil memantapkan “perkawinannya” dengan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam rancangan koalisi parpol lain yang terdiri atas Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan PPP.

Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR Mahfudz Shidiq, koalisi jembatan emas (golden bridge) yang digalang PKS, PKB, dan Demokrat lebih reformis daripada koalisi segitiga emas (golden triangle) yang digalang Golkar, PDI Perjuangan, dan PPP.

“Partai-partai yang tergabung dalam golden bridge lahir di era reformasi dan memiliki basis dukungan yang kuat. Karena itu, basis ideologi yang dimiliki koalisi golden bridge lebih kuat dibanding koalisi golden triangle yang digagas partai-partai yang lahir di era Orde Baru,” ujar Mahfudz di Jakarta kemarin (2/4).

Mengutip pernyataan fungsionaris PDIP Taufiq Kiemas dan fungsionaris Partai Golkar Surya Paloh, kata Mahfudz, koalisi golden triangle cenderung bersifat ideologis. Karena itu, PKS menilai koalisi golden bridge juga dapat dibangun oleh semangat reformasi dari partai-partai yang lahir di era reformasi.

“Pembeda golden triangle dan golden bridge adalah kekuatan pro-status quo dan kekuatan kaum reformis. Dengan diferensiasi seperti itu, pemilu ini bisa menjadi momentum pengakhiran dominasi kekuatan politik lama,” terangnya.

Koalisi golden bridge yang dimotori PKS dan Partai Demokrat diawali dengan pertemuan empat mata Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Dewan Syura PKS Hilmi Aminuddin. Sejumlah pengamat menilai koalisi golden bridge mengancam kepentingan anasir-anasir Orde Baru yang berada di birokrasi. (noe/mk)

Didesikasikan untuk Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

Pada 2001, Hayono Isman dan Agung Laksono berkompetisi menjadi ketua umum Kosgoro. Sekarang, dua tokoh yang kenyang “nikmat” Orde Baru itu kembali bertarung berebut kursi Senayan.

Priyo Handoko, Jakarta

—–

GAYA bicaranya tetap tenang. Tidak meledak-ledak. Gagasan politiknya juga masih bernas. Memang tak banyak yang berubah dari sosok Hayono Isman, mantan Menpora periode 1993-1998 itu. Hanya helai-helai rambut dan kumis tebalnya yang sudah mulai berubah. Kini berengosnya didominasi warna putih.

Siang kemarin (2/4), Hayono berdiskusi dengan para wartawan yang sehari-hari mangkal di DPR. “Enam belas tahun lalu, pressroom DPR tidak seperti ini. Sekarang lebih bagus,” celoteh pria kelahiran 25 April, 54 tahun lalu itu.

Sebelum jadi Menpora, Hayono memang pernah duduk di kursi Senayan sampai dua periode (1987-1992 dan 1992-1993). Di periode kedua, dia hanya aktif selama dua tahun. Sebab, mulai 1993, dia diangkat menjadi Menpora. Usianya yang ketika itu baru 38 tahun membuat Hayono menjadi menteri termuda di Kabinet Pembangunan VI.

Dalam Pemilu 2009 yang kurang hitungan jari ini, Hayono yang didapuk sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat kembali tampil. Dia menjadi caleg nomor urut dua di dapil Jakarta 1 yang mencakup wilayah Jakarta Timur.

Tanpa disengaja, Hayono harus berhadapan dengan “rival politik lamanya”, yakni Ketua DPR Agung Laksono. Rivalitas keduanya bermula dari Mubes VIII Kosgoro di Jakarta pada 2001 yang memenangkan Hayono Isman sebagai ketua baru. Kelompok yang tidak puas lantas mendeklarasikan Kosgoro 1957 dengan Agung Laksono sebagai nakhodanya.

Siap bertarung dengan Agung? “Kalau mengacu hasil survei, popularitas saya memang masih di bawah beliau. Paling atas, Mandra (PAN). Lalu, Agung Laksono (Golkar), Fitria Elvi Sukaesih (Partai Patriot), dan saya di nomor empat,” bebernya.

Di dapil Jakarta 1 juga tampil sejumlah nama ngetop lain seperti Rama Pratama (PKS), Arief Mudatsir Mandan (PPP), Ahmad Sumargono (PBB), dan Adang Ruchiatna Puradiredja (PDIP).

Hayono menegaskan, kalau lolos ke parlemen, dirinya memang ingin mengejar posisi ketua DPR. Dia sama sekali tidak berminat masuk ke kabinet sekalipun ada tawaran. Bukannya bernafsu dengan kekuasaan, Hayono merasa jabatan ketua DPR itu sangat bernilai strategis untuk ikut membantu meringankan tugas SBY bila kembali terpilih.

“Niatnya bukan berkompetisi dengan Pak Agung. Itu konsekuensi politik saja. Ini juga belum menjadi keputusan Partai Demokrat. Makanya, saya akan tanya bagaimana petunjuk partai,” beber Hayono, lantas tersenyum simpul.

Dalam kontestasi pemilu legislatif, Agung Laksono membentuk dua sayap tim sukses, yaitu Pondok Kerabat Agung Laksono dan Agung Laksono Center. Hayono juga tak ketinggalan. Pada 21 Januari 2009, dia meresmikan POSKO HI 09 yang berada di Jalan Pemuda No 31, Rawamangun.

Berapa dana kampanye yang sudah dibelanjakannya? “Belum lewat dari Rp 500 juta. Saya juga tidak mau menambah lagi,” ungkapnya. Hayono mengaku tidak mau seperti caleg yang habis-habisan sampai menggadaikan rumah dan tanah. “Ini keliru,” sambungnya.

Hayono juga mengaku risau dengan citra lembaga legislatif saat ini. Menurut dia, DPR adalah lembaga terhormat yang tengah kehilangan kehormatannya. “Yang baik terlalu sedikit. Perlu diganti biar lebih banyak yang baik,” kata suami Poppy Puspitasari Kastubi itu.(mk)

Didesikasikan untuk Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

Sri Sultan Bantah Ancam Keluar dari Golkar
JOGJAKARTA – Sri Sultan Hamengkubuwono kemarin (2/4) sore mengklarifikasi pemberitaan yang sempat beredar di pagi harinya bahwa akan keluar dari Golkar jika tidak dicapreskan.

Wakil ketua Dewan Penasihat (Wanhat) Golkar itu menegaskan, tidak ada pikiran sedikit pun untuk meninggalkan partai berlambang beringin tersebut. “Saya tidak akan keluar dari Golkar,” tegas Sultan saat menggelar keterangan pers di RM Suharti Janti, Jogja, kemarin.

Pagi harinya Sultan mengatakan akan memilih partai lain jika tidak dicalonkan sebagai capres Golkar. Pernyataan itu sempat diberitakan banyak media.

Menurut ketua DPD Golkar DIJ periode 1983-1998 itu, andaikata kalah dalam pencapresan internal Partai Golkar, dirinya tak akan keluar dari partai yang pernah berkuasa di era Orde Baru tersebut. Meski demikian, Sultan tak menutup peluang bila ada partai-partai lain di luar beringin yang melamar dan mengajukan dirinya sebagai capres. “Asal persyaratan UU terpenuhi, nggak ada masalah,”kilahnya.(kus/jpnn/agm)

Didesikasikan untuk Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melunak terkait pemeriksaan anggota DPR yang terseret kasus suap Abdul Hadi Djamal. Tim penyidik memberikan kesempatan kepada dua anggota DPR, Jhony Allen Marbun (Fraksi Demokrat) dan Enggartiasto Lukito (Fraksi Golkar), untuk menyelesaikan masa kampanyenya pada pemilu legislatif.

Enggartiasto dan Jhony masing-masing, rencananya, diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada 23 Maret dan 30 Maret. Namun, dua politikus yang juga calon legislatif (caleg) itu tidak datang karena sibuk berkampanye di daerah pemilihan (dapil)-nya. Jhony berada di dapil Sumut II meliputi Nias, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Madina, Padangsidempuan, dan Kota Sibolga. Sedangkan Enggartiasto merupakan caleg dapil Jabar VIII (Cirebon dan Indramayu).

Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, pemeriksaan salah seorang ketua Partai Demokrat itu dijadwal ulang, yakni pada 13 April. Meski begitu, lanjut dia, KPK bisa saja memeriksa Jhony sebelum tanggal yang telah ditentukan itu. “Bisa saja kami memeriksanya (sebelum 13 April),” kata Antasari di Gedung KPK kemarin.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susialo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah Jhony menghentikan kampanye untuk menjalani pemeriksaan di KPK. Tujuannya, kesibukan Jhony sebagai caleg tidak mengganggu penyidikan dugaan suap proyek Departemen Perhubungan (Dephub). Tim penyidik ingin mengetahui kesaksian Jhony terkait tudingan Hadi bahwa wakil ketua Panitia Anggaran DPR itu menerima dana Rp 1 miliar. Selain itu, KPK ingin menggali keikutsertaan Jhony dalam rapat informal di Hotel Four Season yang membahas kenaikan dana stimulus Rp 2 triliun dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun.

Antasari mengapresiasi sikap SBY yang turun tangan mengingatkan kadernya untuk mematuhi pemeriksaan KPK. Sikap tersebut dapat mendukung pemberantasan korupsi. “Saya kira itu sangat bijak,” jelas Antasari kemarin.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto juga melempar pujian yang sama. “Bagi kami tidak ada masalah. Itu hak pimpinan partai,” ungkap mantan Kapolda itu. Dia juga mengharapkan para pimpinan partai bisa mencontoh sikap serupa. “Mudah-mudahan sikap pimpinan partai yang lain bisa seperti itu,” jelasnya. Di antaranya, mendorong para pengurusnya untuk lebih mengedepankan panggilan perkara hukum.

Secara terpisah, Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Jhony Allen Marbun kecewa atas permintaannya kepada KPK agar menjadwal ulang pemeriksaan menjadi bola panas. Menurut dia, itu merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. “Tapi, yang jelas, saya siap hadir tepat waktu pada pemanggilan berikutnya,” tegas Jhony di pressroom DPR, Senayan, kemarin.

Dia juga menegaskan bahwa pertemuan Four Season pada 19 Februari 2009 yang disebut Hadi itu dihadiri mayoritas fraksi. Pembicaraan yang berkembang juga tidak sampai membahas teknis kenaikan stimulus fiskal Rp 2 triliun tersebut. Faktanya, imbuh Jhonny, pemerintah sendiri baru mengusulkan secara resmi stimulus fiskal di APBN 2009 pada 23 Februari. “Jadi, pertemuan tersebut tidak ada kaitan dengan dugaan suap itu (Abdul Hadi, Red),” tandasnya.

Dugaan keterlibatan Enggartiasto dan Jhony disebut Hadi setelah pemeriksaan. Hadi belakangan juga menyebut nama anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rama Pratama. Enggartiasto disebut Hadi dalam pemeriksaan sehingga tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Sedangkan nama Jhony dan Rama disebut ikut menghadiri pertemuan di Hotel Four Season.

Meski nama Rama terseret, KPK belum mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan ketua Senat Mahasiswa UI tersebut. Komisi hanya memberikan sedikit sinyal. “Setiap informasi yang masuk terus kami dalami,” jelas Juru Bicara KPK Johan Budi S.P.

Sebelumnya, Rama mengungkapkan bahwa namanya disebut terlibat dalam kasus dugaan suap itu sebagai fitnah. Menurut dia, pertemuan informal di Four Season dihadiri semua fraksi dan jajaran pemerintah. “Saya justru mengatakan hati-hati menambah belanja karena itu bisa menambah defisit anggaran,” tutur caleg PKS di dapil DKI II itu beberapa waktu lalu. (git/pri/agm)

Didesikasikan untuk Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

JAKARTA – Partai Demokrat gerah juga atas manuver sejumlah parpol yang menyatakan siap mengusung SBY pada pemilu presiden 2009 nanti. Manuver tersebut dianggap sebagai langkah menjual nama SBY untuk kepentingan mendulang suara dalam pemilu legislatif 9 April mendatang.

“Kami mengimbau agar rekan-rekan parpol tidak lagi bawa-bawa nama SBY dalam kampanye masing-masing,” ujar Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie di Kantor Bravo Media Center (BMC), Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, kemarin (1/4).

Sebab, menurut dia, hal itu tidak berada pada tempatnya karena koalisi parpol memang belum terbentuk. Sampai sekarang, tegas dia, SBY masih menjadi ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. “Jangan hanya karena mencari keuntungan sepihak, nama beliau dibawa-bawa,” tegasnya memperingatkan.

Pesan tersebut disampaikan setelah pihaknya mendapat informasi dari sejumlah daerah bahwa ada parpol lain yang sengaja berkampanye dengan menyebut-nyebut nama SBY sebagai capres yang akan diusung. “Saya dapat banyak SMS dari teman-teman dan itu kurang tepat lah,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Demokrat Hadi Utomo menambahkan, partainya juga belum menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi SBY. Termasuk, tentu saja koalisi parpol yang dibangun nanti juga belum definitif. “Karena itu, Pak SBY juga masih capres kami. Koalisinya masih belum terbentuk, baru nanti setelah pemilu legislatif,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengaku yakin sebenarnya manuver yang dilakukan sejumlah parpol itu tak akan berpengaruh pada perolehan suara partainya. “Meski tidak seharusnya, tapi anggap saja ini bukti bahwa tanda penerimaan parpol pada SBY juga ternyata sangat tinggi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden PKS Tifatul Sembiring pada beberapa kesempatan sempat menyatakan bahwa partainya lebih memilih SBY dibanding capres-capres lain yang sudah muncul. Dari informasi yang diterima, PKS juga disebut berencana menjual figur SBY dalam iklan ber-tagline “PKS partaiku, SBY presidenku”. Namun, karena disebut-sebut masih ada perdebatan di internal partai soal tagline iklan itu, PKS akhirnya menunda pembuatannya.

Di tempat terpisah, peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengaku juga mendengar rencana PKS mengeluarkan iklan soal SBY tersebut. “Kalau PKS berani lebih masif menjual SBY dalam kampanyenya, hampir dipastikan suara mereka meningkat,” katanya menganalisis.

Menurut dia, berdasar survei terakhir LSI, elektabilitas SBY itu mencapai 46 persen. Sedangkan perolehan suara Demokrat secara nasional hanya 21 persen. “Jadi, masih ada sisa 25 persen suara dari pendukung SBY yang tidak mencoblos Demokrat. Suara itulah yang diincar PKS agar pada pemilu memilih PKS karena mendukung SBY,” paparnya. (dyn)

Didesikasikan untuk Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

PONOROGO – Pekerjaan rumah masih dihadapi KPUD Ponorogo jelang pemilu legislatif (pileg) 9 April mendatang. Sosialisasi pemungutan suara yang gencar dilakukan dinilai belum efektif. Tidak saja masyarakat awam yang masih kesulitan dalam mencontreng kertas suara. Sejumlah pejabat pun bahkan merasakan imbas salah contreng di bilik suara.

Itu terjadi dalam sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara di RM Tambak Kemangi, Ponorogo. Pejabat pemkab setempat yang menjadi subjek pemilih ternyata belum banyak mengerti dan memahami tata cara mencontreng di pileg nanti. “Ada beberapa yang salah. Kebanyakan pemilih hanya memberi titik saja,” terang Divisi Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara KPUD Ponorogo Agus Machfud Fauzi kemarin (1/4).

Menurut Agus, perbedaan tata cara memilih yang mendasari permasalahan banyaknya kesalahan. Masyarakat sudah terbiasa dengan mencoblos dalam pileg. Dengan penerapan aturan baru berupa contreng, KPUD dituntut untuk lebih aktif dalam melakukan pengenalan ke semua kalangan. (dip/jpnn/zen)

Didesikasikan untuk Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009